Pukulan Telak Jargon Poros Maritim

PUKULAN TELAK JARGON POROS MARITIM - Pada tanggal 5 bulan Oktober jam 15,00 WIB bertempat di lantai. Pelabuhan perikanan Samudera Nizamjaman telah dilaksanakan Konfrensi Pers P3MB, Astuin dan HNPN dalam rangka Mogok Nasional Pabrik dan Kapal Ikan yang akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2016. 

Hadir dalam acara tersebut Ketua P3MB Bpk. Tahmid Widiasto, Sekjen P3MB Bpk. Edi Surya, Ketua HNPN Bpk. James Thens, Sekjen HNPN Bpk. Rendra Purdiansyah, Ketua Astuin yang diwakili oleh Bpk. Rizal serta sekitar 60 orang pengusaha yang tergabung dalam P3MB, Astuin dan HNPN.

demo nelayan

Pukulan Telak Jargon Poros Maritim - Dalam kesempatan tersebut Ketua P3MB memaparkan tentang latar belakang rencana dilakukannya mogok nasional operasional Pabrik dan Kapal Perikanan yaitu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perum Perindo dimana kebijakan tersebut sangat merugikan pengusaha dalam berinvestasi diantaranya :

1. Kenaikan Harga sewa lahan yang mencapai 450 % dengan jangka waktu sewa lahan max 5 Tahun sesuai dengan Kep Direksi Nomor : KEP - 226/ PERINDO / DIR.A / VIII / 2016 Tanggal 31 Agustus 2016

2. Oligopoly dalam menentukan harga solar oleh Perum Perindo.

3. Tempat pengisian solar / SPBB diwajibkan bagi hasil sebesar 25 % dimana pihak Perum Perindo tanpa menyertakan modal.

4. Pembatasan Ukuran Kapal s/d 150 gt

5. Permen 56 Tahun 2014 tentang Moratorium dan Permen 57 Tahun 2014 tentang Transhipment

6. Kenaikan dan lama tambat labuh kapal yang dihitung per 10 hari.

7. Lama waktu perizinan yang tidak pasti

Itulah beberapa alasan dimana pengusaha seakan seakan ingin di hilangkan dari dunia perikanan. Padahal presiden melalui Inpres no 7 tahun 2016 mengatakan bahwa tujuan dari Inpres tersebut adalah  bertujuan mempercepat pembangunan industri perikanan nasional.

 Terdapat tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. 

Sehingga para pengusaha ini kembali menyuarakan kepada pemegang kewenangan agar merealisasika Inpres no 7 tahun 2016. Tindakan ini menyusul gerakan mogok yang ada di pelabuhan benoa bali, Bitung dan Pantura.

Mogok nasional ini secara tidak langsung akan berpengaruh besar terhadap perekonomian di indonesia. 

Dampak yang dirasakan langsung adalah pelaku ekonomi di wilayah sentra sentra perikanan. Para buruh dan pekerja pabrik pun Setidaknya akan mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan pekerjaannya. 

Mereka para pekerja pabrik takut kalau semisalnya akan terkena PHK. Padahal sebelum aksi mogok nasional ini. Banyak kapal dan nelayan di wilayah Pantura harus Mogok dahulu. 

Mereka Mogok karena terdampak Permen 02 bahkan keadaan ini masih belum ada solusinya sampai saat ini. Sudah berapa banyak nelayan yang harus kehilangan dan beralih profesi.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Kementrian kelautan dan perikanan sudah jangan terlalu jauh dahulu untuk menjaga kedaulatan. Kedaulatan akan sirna kalau ketahanan pangan dan ekonomi rakyat tak menentu. Kalau Ketahanan pangan kuat maka dengan sendirinya para nelayan inilah garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI.

Jargon Poros maritim akan dengan sendirinya hilang di telan bumi. Para nelayan inilah yang menjadikan maritim kita kuat. 

Di tangan para nelayan ini kelautan dan perikanan di kelola dan di tangan para nelayan ini juga kedaulatan laut di jaga. Jadi apabila kita bicara poros maritim maka porosnya adalah nelayan.