NELAYAN PERLU DI BINA BUKAN DI BINASAKAN

NELAYAN PERLU DI BINA BUKAN DI BINASAKAN - Jargon poros maritim 2 tahun ini belum kelihatan apa dan bagaimana konsep poros maritim. Nelayan kita sebagai stakeholder dalam konsep negara maritim seperti belum mengerti apa itu maritim. 

Yang mereka mengerti adalah bagaimana keluarga mereka bisa makan esok hari dan bagaimana anak mereka bisa sekolah.

Jika KKP dengan anggaran yang begitu banyak tidak mampu memberi solusi kepada nelayan berdampak Permen'2/2015,sebaiknya Permen 2/2015 di revisi saja,atau jalan tengahnya kembalikan ke Permen 2/2011atau perubahannya 42/2014,

NELAYAN PERLU DI BINA BUKAN DI BINASAKAN

KAPAL MANGKRAK DI PELABUHAN

semua pihak harus legowo,dan jangan  saling memaksakan kehendak,itu saran sebagian nelayan yang terdampak agar mereka nelayan ada kepastian strategi diversifikasi usaha. 

Regulator dalam hal ini pemerintah jangan asik berkhayal tentang potensi SDI tapi SDM dan jajaran di daerah tidak sanggup untuk mengelolanya.

Lapar perut nelayan tidak bisa di tahan sampai adanya kepastian. Tangisan anak anak nelayan tidak cukup di kasih mainan di pinggir pantai. Mereka masih butuh makan dan sekolah.

Melihat tenggat waktu 2016 tinggal bbrp bulan sebaiknya program pemberdayaan tetap jalan sesuai aturan. Meski berlanjut di 2017. 

KKP segera benahi organisasi yg bolong lowong dg org yg kapabel mampu kerja cepat tepat.

Regulasi alat tangkap kembali ke 02/2015 sebaiknya perlu ada perbaikan namun dengan solusi memberikan bantuan kepada nelayan terdampak dan bailout alat tangkap harus jelas alokasi WPP-nya yg potensial catchtable. 

Guna mengurangi tekanan perairan padat tangkap dan hindari gejolak sosial berantai.

Semoga nelayan kita menjadi nelayan cerdas yang mampu mensejahterakan dirinya sendiri.

Bagikan Artikel ini