Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pengembangan Pelabuhan Perikanan -  Saat ini sebenarnya perikanan dan kelautan kita sedang menghadapi sebuah titik krusial menuju kepada kemandirian di sektor perikanan dan kelautan. Dan kemajuan tersebut tak lepas dari beberapa program dan kebijakan di pemerintah sebelumnya. Seperti Pada tahun 2008 , KKP di bawah presiden SBY telah dibangun 966 pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, yang terdiri dari 6 PPS, 13 PPN, 45 PPN dan 901 PPI. Sebagian besar pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan dibangun di Indonesia Bagian Barat dengan 673 (69,67%), Indonesia Bagian Tengah sebanyak 208 (21,53%), dan sebagian Indonesia Bagian Timur sebanyak 85 buah (8,8%).  Pembangunan pelabuhan tersebut karena sebagai upaya dari pemerintah agar masyarakat khusunya nelayan bisa berdaya saing dan lebih maju.

Dengan panjang garis pantai yang mencapai 95.181 km dan besarnya sumberdaya ikan yang dimiliki, idealnya Indonesia membutuhkan tidak kurang dari 3.000 pelabuhan perikanan, atau 30 km terdapat satu pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan. dengan rasio ideal tersebut, setidaknya Indonesia mendekati Jepang yang memiliki rasio satu pelabuhan perikanan setiap 11 km, atau melebihi Thailand yang memiliki rasio satu pelabuhan perikanan setiap 50 km. Namun pemerintah terkendala oleh keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan. 

Karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi  dalam pembangunan pelabuhan perikanan. Walhasil, pada pertengahan tahun 2008 telah beroperasi dua pelabuhan perikanan swasta, yaitu Barelang dan Telaga Punggur. Pelabuhan perikanan juga menyediakan BBM untuk keperluan para nelayan. Subsidi yang selama ini diberikan tetap dipertahankan. Dengan jatah 25 kilo liter saat ini, kebutuhan nelayan kecil sudah tercukupi.

Bagi nelayan besar, kekurangannya harus dipenuhi dengan harga industri.  Aktivitas pengolahan secara modern maupun tradisional di pelabuhan perikanan dilakukan untuk menghasilkan nilai tambah produk dan sekaligus mencegah ikan menjadi rusak/busuk. Sedangkan aktivitas pemasaran dilakukan dengan mengumpulkan hasil tangkapan dari berbagai tempat untuk selanjutnya didistribusikan ke pasar-pasar. 

Pelabuhan perikanan juga memfasilitasi ekspor ikan bernilai ekonomi tinggi ke beberbagai negara. Di samping kegiatan produksi dan kegiatan hilir lainnya, kegiatan pelabuhan perikanan juga menyangkut penawaran dan pengadaan input (kegiatan hulu). Pelabuhan perikanan menyediakan faktor masukan yang diperlukan nelayan, termasuk kapal penangkap ikan beserta peralatannya, umpan dan bahan-bahan lain untuk kegiatan penangkapan ikan. pengembangan pelabuahan perikanan beserta fasilitas pendukungnya merupakan aktivitas hulu dalam produksi perikanan. Untuk mendukung dan membuat industri perikanan lebih menguntungkan, kegiatan hulu dan hilir harus dipadukan.

Produksi perikanan tangkap umumnya sebagian besar dipasarkan di dalam negeri dalam bentuk produk segar dan olahan. Sedangkan sebagian lagi di ekspor. Pemasaran hasil perikanan tangkap meliputi ikan segar, ikan beku, dan ikan kering/asin, ikan pindang, ikan asap, dan ikan hasil olahan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dilakukan pemasaran antar Kabupaten, sedangkan untuk kebutuhan luar daerah dilakukan pemasaran antar provinsi. Kondisi pasar ikan perlu disempurnakan sebagai suatu tempat perdagangan yang layak, antara lain dalam hal kebersihan dan kesehatan. Serta dilengkapi dengan unit pendingin dan pabrik es. 

Pengembangan model pasar ikan modern dan higienis di pelabuhan perikanan dapat memberikan nilai tambah, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan memberdayakan fasilitas yang ada, seperti kolam pemancingan dan taman bermain, diharapkan nilai tambah akan semakin meningkat. Nilai tambah tersebut, yang sebelumnya dinikmati pedagang perantara, akan bisa dinikmati sendiri oleh nelayan. 

Sudah ada beberapa lokasi yang akan dikembangkan menjadi pasar higienis. Keberadaan pelabuhan perikanan juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, terutama untuk masyarakat sekitar, sehingga sangat membantu pencapain program Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth. Pada tahun 2007, di 813 pelabuhan perikanan yang telah dibangun,uang beredar mencapai Rp. 9,3 Triliun per tahun, dan serapan tenaga kerja sekitar 175.000 orang. Banyak investasi yang ditanamkan disanan, seperti ipembangunan industri pengolahan. Jumlahnya mencapai sekitar 360 perusahaan. Dalam pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan, peran serta dan dukungan pemerintah daerah (provinsi/kota/kabuaten) sangat diperlukan, diantaranya dalam hal :
·         Studi dan detail desain/review
·         Penyiapan lahan
·         Peraturan daerah tentang RUTR pengembangan pelabuhan perikanan
·         Dukungan prasarana wilayah (jalan akses, air bersih, dan lain-lain)
·         Sharing pendanaan pembangunan
·         Pengalokasian dana operasional dan pemeliharan
·         Perizinan usaha yang kondusif
·         Harmonisasi tat hubungan kerja di lingkungan pelabuhan perikanan
·         Dukungan lintas sektoral lainnya.

  Pelabuhan Lingkar Luar

Dalam tahun 2009 telah direncanakan penetapan 25 lokasi prioritas pembangunan pelabuhan perikanan UPT Daerah, yaitu Labuan Haji (NAD), Nipah Panjang (Jambi), Pulaau Baii (Bengkulu), Bengkunat (Lampung), Labuan (Banten), Cikidang (Jawa Barat), Tasik Agung dan Tegal Sari (Jawa Tengah), Glagah (DIY), Mayangan dan Pondok Dadap (Jawa Timiur), Teluk Awang(NTB), Oeba (NTT), Kuala Mempawah (Kalimantan Barat), Batanjung (Kalimantan tengah), Sei Lili (Kalimantan Timur), Amurang dan Dagho (Sulawesi Utara), Kwandang ( Gorontalo), Donggala (Sulawesi Tengah), Untia (Sulawesi Selatan), Pasar Wajo (Sulawesi Tenggara), Merauke (Papua), Tanjung Balai Karimun (Riau Kepulauan), dan Lantora (Sumatera Barat).

Terkait dengan kedaulatan dan harga diri bangsa, setidaknya ada dua hal yang ingin diperhatikan, yaitu pemberdayaan pulau-pulau kecil (PPK) terluar dan pemberantasan IUU fishing PPK terluar tidak hanya berkenaan dengan nilai ekonomi suatu pulau, akan tetapi lebih dari itu, mengenai kedaulatan negara, karena merupakan titik garis pangkal batasan Wilayah Indonesia dengan negra tetangga. 

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberday ikan dan menciptkan pusat pertumbuhan baru di wilayah lingkar luar Indonesia, saat ini sedang dikembangkan 25 pelabuhan perikanan lingkar luar. Di bagian paling utara ada Nunukan. Di bagian paling selatan ada Pengambengan di Bali. Sedangkan di bagian ujung barat ada Lampulo. Pelabuhan-pelabuhan perikanan tersebut diproyeksikan akan memberikan manfaat ekonomi langsung sekitar Rp. 4 Triliun per tahun dan meneka aktivitas IUU fishing sebesar 35%, sehingga dapat memberikan manfaat tidak langsung sebesar Rp. 1,02 triliun per tahun. Pelabuhan Perikanan Lingkar Luar akan melayani kapal-kapal yang beroperasi baik di ZEEI maupun di laut lepas sehingga dekat dengan tempat pendaratan ikan. ekspor perikanan juga dapat berbasis pada pelabuhan di titik-titik terluar tersebut.

Penanggulangan IUU fishing, disamping sebgai tempat berlindung ketika cuaca di laut sedang tidak bersahabat, salah satu peran pelabuhan perikanan adalah untuk penanggulangan IUU fishing. Pemerintah telah menetapkan 5 pelabuhan perikanan – PPS Kendari, PPS Jakarta, PPS Bungusdan pelabuhan Benoa – untuk melaksanakan program Port State Measures (PSM). Setiap kapal yang teridentifikasi melakukan IUU fishingtidak akan diperkenankan menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan. 


Secara internasional, penyiapan pelabuhan-pelabuhan perikanan untuk menangkal IUU fishing telah di bahas di Bangkok oleh negar-negara yang tergabung dalam Komisi Perikanan Asia-Pasifik (APFIC). Ada pula pertemuan di Roma yang di koordinasikan oleh Badan Pangan Dunia, yang membahas kesepakatan untuk langkah-langkah yang diperlukan. Kelima lokasi tersebut sangat strategis dan menjadi perintis. Pelabuhan Bitung yang menghadap ke Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik serta berbatsan dengan Filipina, misalnya, disiapkan untuk mencegah adanya IUU fishing dari arah tersebut. PSM di Jakarta merupakan pusat kegiatan nasional. Sedangkan penetapan Pelabuhan Benoa sebagai PSM karena pelabuhan perikanan tersebut menghadap ke Samudera Hindia, sehingga strategis untuk menangkap pelaku IUU fishing.

     Dari penjelasan tersebut, apakah pembangunan Pelabuhan Perikanan Indonesia sebanyak 966 unit terdiri dari berbagai kategori tersebut telah memberikan manfaat secara baik bagi nelayan ataukah hanya memenuhi kebutuhan pembangunan pelabuhan perikanan masih jauh dari harapan, dimana fungsi pelabuhan perikanan belum berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sebagian lagi hanya dijadikan perisai pembangunan sektor perikanan yang memberikan keuntungan sesaat bagi segelintir orang.


Permasalahan Peranan Pelabuhan

Tidak selamanya peran pelabuhan dapat berjalan seperti yang diinginkan masyarakat dan pemerintah. Masalah anggaran dari pemerintah memang permasalahan utama yang membuat permasalahan-permasalahan lain muncul. 

Banyak pelabuhan-pelabuhan sekarang ini yang mangkrak. Seperti yang diberitakan dalam sebuah harian bisnis pada 1 Maret 2011, sudah 8 tahun pelabuhan perikanan yang direnovasi tak kunjung selesai. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah tak hanya duduk manis karena permasalahan tersebut, para pemerintah daerah khususnya yang daerahnya berpotensi sumberdaya kelutan dan perikanan melimpah untuk mencari upaya dan solusi demi perkembangan dan pembangunan perikanan.

Diberitakan bahwa Pemerintah Pusat memang mengalami keterbatasan anggaran, namun demikian ditahun 2010 ada 12 proyek pelabuhan perikanan lingkar luar senilai US $ 20 juta yang ditawarkan kepada swasta. Ada beberapa pengusaha perikanan yang sudah berhasil mendapatkan mitra pengusaha dari negara lain dan mengatakan adanya peningkatan permintaan dunia akan produk-produk perikanan sehingga mereka berkeyakinan bakal ada peningkatan produksi hasil perikanan dalam negeri baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. 
Namun yang tidak diberitakan atau dijelaskan adalah bagaimana atau dengan cara apa peningkatan produksi perikanan itu akan dicapai dan kapan.  Hal seperti ini sudah sering terjadi, pernyataan-prtanyaan yang penting dan layak untuk disikapi namun tidak dipantau dengan benar dan ketat sehingga setelah beberapa saat apa yang digagas ternyata tidak bisa diwujudkan sesuai dengan prakiraan atau harapan semula, seperti judul berita diatas.

Disisi lain tanggapan dari beberapa pelaku usaha yang sudah berpengalaman juga layak mendapat perhatian dan ditindak lanjuti dengan sungguh-sungguh.  Seperti yang dikemukakan oleh pengusaha kawakan Thomas Darmawan yang melihat adanya beberapa pelabuhan-pelabuhan perikanan yang sudah ada yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti pelabuhan perikanan di Kendari dan Ambon.  Demikian juga Pelabuhan Perikanan Muara Baru yang jalan akses ke pelabuhan itu sering dilanda banjir.

Yang mungkin luput dari pemberitaan tersebut adalah belum atau jarangnya dilakukan pemetaan pola distribusi pemasaran produk-produk perikanan Indonesia serta spesifikasi mutu yang diinginkan oleh pasar dunia yang dapat didapatkan dan dimengerti oleh nelayan-nelayan Indonesia, sehingga mutu produk-produk tersebut dapat dijaga dari titik awal hingga titik akhir di konsumen.

Related Posts:

0 Response to " Pengembangan Pelabuhan Perikanan "

Post a Comment