Rapor Merah MKP Tak Terbukti

Menteri susi
Dua tahun pemerintahan dalam hal ini kementrian kelautan dan perikanan yang telah di pegang oleh MKP ibu Pudji astuti di nilai oleh KIARA ( Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan ) dinilai Indikatornya kurang tepat. Karena kepuasan Publik di bawah ibu susi pudjiastuti masih bisa di bilang cukup baik. Karena di bawah pemerintahan ibu susi kini nelayan bisa berdaulat di wilayah sendiri dan niat baik beliau walaupun masih banyak kekurangan tapi perlu kita apresiasi.
Dalam hal rapor merah, Kiara memberi indikator diantaranya ;


- Penyerapan anggaran yang masih Minim

perikanan38.blogspot.com
Menteri susi
Kalau kita bicara tentang penyerapan anggaran yang minim di katakan mempunyai kinerja yang kurang baik maka logika seperti itu bisa di bantahkan apabila penyerapan anggaran maksimal tapi tak mempunyai output dan outcome bagi nelayan dan masyarakat itulah yang bisa dikatakan sebagai kinerja dari menteri kelautan dan perikanan tidak baik.

Tetapi bila kita telisik lagi sebenarnya apa yang di katakan MKP tentang penyerapan anggaran dan beliau menekankan pada penghematan semata mata karena sudah terlalu lama birokrasi pemerintahan khususnya di KKP masih menggunakan pola pola lama sehingga banyak kegiatan yang output dan outcome nya kurang bermanfaat bahkan tidak ada sama sekali. Kita masih ingat dengan kebijakan menteri Susi pudjiastuti yang melarang rapat di hotel hotel berbintang. Larangan tersebut walaupun pada khirnya di revisi tidak semua rapat dilarang tetapi sudah banyak mengurangi pengeluaran anggaran yang dibuang percuma.

Belum lagi penyerapan anggaran yang digunakan untuk biaya internet di setiap instansi kini pun di kurangi karena untuk masalah jaringan internet pengadaanya akan di pegang pusat alasanya perhitungan yang dilakukan pusat bisa sesuai dengan kualitas dan kuantitas dari manfaat penggunaan internet. Itu sebagian kecil tentang alasan kenapa serapan anggran KKP masih minim.

perlu diingat juga untuk masalah penyerapan anggaran yang minim juga imbas dari tak menentunya anggaran yang tetap di setiap Satker karena kebijakan pemotongan anggaran yang sampai saat ini masih berlangsung.

- Gagal mengakomodasi Pengusaha dan Nelayan


Menteri susi
Perlu kita ketahui juga bahwa alasan gagal mengakomodasi pengusaha dan nelayan yang mana yang di katakan gagal. Karena kebijakan menteri susi yang pasti ada nelayan dan pengusaha yang merasa kurang puas dengan kebijakannya. 

Semisal kebijakan tentang larangan penangkapan kepiting yang bertelur memang pengusaha restoran dan tengkulak kepiting bertelur menjadi turun keuntungannya tetapi di satu sisi ada yang di untungkan yaitu nelayan dan keluarganya. Dimana kepiting kepiting itu jelas bisa menghidupi nelayan apabila keberlangsungan dan perkembangan kepiting untuk masa yang selanjutnya. Begitu juga dengan pelarangan benih Lobster. Ada juga yang di rugikan dan ada yang diuntungkan. Kita menjual benih lobster untuk di budidayakan di negara orang lain tetapi semakin hari kita akan kehilangan sumber daya lobster dan pada akhirnya kita hanya akan mengimpor lobster dari negara lain apabila sumber daya ikannya sudah rusak dan punah.
Mengenai kebijakan alat tangkap Cantrang yang menjadi heboh beberapa bualan ini. PLT Dirjen Tangkap mengatakan bahwa Para pengguna cantrang sudah diberi waktu sebanyak 2 tahun (hingga akhir 2016) untuk beradaptasi dan mengganti alat Cantrangnya yang terbukti tidak ramah lingkungan, melahirkan konflik, tidak selektif sehingga bycatch mencapai 49%, yang secara ekonomis juga menunjukkan trend menurun dari tahun ke tahun. KKP tidak pernah melarang menangkap ikan, namun tidak boleh dengan alat destructive atau tidak berkelanjutan. Dan ada ratusan opsi alat tangkap yang ramah lingkungan di RI.

Salah kalau menganggap Cantrang hanya satu-satunya alat tangkap yang bisa digunakan untuk melaut. Mayoritas nelayan RI tidak menggunakan cantrang. Pelarangan trawl juga bukan barang baru. Sejak tahun 1980 sudah dilarang karena alasan di atas. Sehingga sebaiknya tidak didorong lagi untuk melakukannya. Pembakaran kapal-kapal trawl di beberapa provinsi oleh nelayan yang tidak setuju, penolakan puluhan provinsi terhadap kegiatn Trawl dan berbagai turunanya, misalnya -- contoh kecil bahwa kegiatan ini sulit diterima.KKP sejak tahun 2015 juga melakukan pemberian alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan kepada berbagai pihak. Termasuk kepada ratusan pengguna cantrang.

Tahun 2016, sudah terdata 3.198 dibawah 10 GT dari 3 provinsi terkait, by name by address, dan KKP telah mengalokasikan 4.000 alat tangkap untuk menggantinya. Pendistribusian sementara diproses hingga akhir November 2016. 

- Kegagalan dalam Raihan PNBP

KIARA mengatakan kalau KKP tidak bisa memenuhi target PNBPnya. Menurutnya Kegagalan dalam target PNBP realisasinya hanya 13,40 persen saja di tahun 2015 dan 24,33 di tahun 2016. Pernyataan Kiara tersebut bisa di bantahkan bahwa Terkait PNBP tahun 2015, KKP memang tidak memberlakukan pungutan, karena adanya sementara mengimplementasikan Moratorium untuk perizinan, dalam masa ANEV kapal-kapal. Bulan ini, tahun 2016, PNBP sudah hampir 4 kali lipat dari nilai 2015. 

Jadi masihkah Rapot KKP tetap menjadi Merah? Hanya masyarakat sendiri yang bisa menilai. Mengenai Realisasi Inpres No 7 Tahun 2016. Jelas itu Bukan indikator rapot merah. Karena itu baru di syahkan dan MKP masih terus membuat ROAD MAP agar inplementasinya bisa berjalan. Dan itupun sudah di lakukan dimana KKP akan membentuk Satu atap perijinan dengan perhubungan mengenai surat surat kapal semacam SAMSAT bersama dan ada wacana juga akan di gabung dengan SAMSAT di setiap Kabupaten. Dan adanya pengukuran ulang antara fisik kapal dan dokumen kapal yang melibatkan KKP dan Perhubungan jelas sudah melaksanakan INPRES No 7. Belum Lagi pembuatan pasar di NATUNA dan perbaikan insfrastruktur di setiap pelabuhan itu sudah sebagian kecil dari INPRES no 7 2016.

close
Rapor Merah MKP Tak Terbukti Rating: 4.5 Diposkan Oleh: zavira khan

0 komentar:

Post a Comment