STOP PUNGLI DI KKP

stop Pungli


Dua minggu lalu, Pak Presiden Jokowi memberikan pesan sangat tegas agar semua Pungli di semua lini di RI ini bisa diberantas. Beliau meminta semua pihak untuk mengawal ketat, aktif memeriksa dan memastikan pungutan liar, tidak merajalela. Pungli selama ini adalah suatu kejahatan yang sudah kronis. Dan untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak menggurita kepada generasi kita selanjutnya maka mulai saat ini Pungli harus segera di berantas dan di bumihanguskan. Untuk mendukung kegiatan STOP Pungli dengan ini KKP mengharapkan agar seluruh Pegawai KKP mulai saat ini untuk segera menghentikan dan menghilangan praktek pungli baik itu di pelabuhan, di perijinan maupun dilapangan tempat para pegawai KKP mengabdi.

KKP bersyukur banyak pihak yng menyebut KKP di lapangan tidak pernah meminta fee untuk jasa perizinan dll. Untuk itu, hal ini harus kita pertahankan. Apresiasi untuk keseriusan dan komitmen ini. Dan kita perlu pastikan agar para pimpinan, bawahan, maupun pihak terkait lain selalu berada pada posisi yang sama untuk selalu bersikap tegas dan tidak membiarkan kalau ada pungli terjadi. Penyelenggaraan tentang pemberian baik itu Gratifikasi, suap maupun Pungli sampai saat ini masih belum ada laporan dari pemangku kepentingan di kementrian kelautan dan perikanan oleh nelayan maupun oleh pengusaha.

Demikian pula dengan pemberian fee atau komisi atau sejenisnya dalam proyek pengadaan. Hal ini sangat rawan terjadi dan telah menjadi penyakit di RI. Sehingga kita harus selalu waspada. Peluang dan godaannya bisa datang dati mana saja. Untuk itu, bangun komunikasi dan koordinasi aktif, pemantauan dan turun ke bawah yang intensif, agar praktek-praktek ini bisa dihapuskan sepenuhnya. Jangan beri ruang atau kesempatan. Walaupun dalam prakteknya masih ada juga pegawai pegawai pengadaan yang masih bermain mata dengan rekanan untuk proses pengadaan barang dan jasa di kantor KKP.

Dan untuk itu KKP masih bertekad untuk terus membumihanguskan praktek praktek yang masih merugikan negara dan apabila beberapa rekans di DJPT yang telah dilaporkan dan dikonfirmasi terindikasi hal ini, tentu saja akan ditindak tegas. Sesuai mekanisme yang ada. Kementrian kelautan dan perikanan mengajak tanpa henti untuk terus berbenah.

Related Posts:

Sekilas tentang ikan Layar

ikan marlin


Ikan layar adalah jenis ikan yang sering di cari oleh para penghobby mancing. atau istilah kerennya mancing mania. Ikan layar sendiri adalah jenis perenang cepat bahkan kecepatan ikan layar bisa mencapai 110 Km per jam. Karena kecepatan inilah menjadi sensasi tersendiri bagi penghobby memancing. Ikan layar yang juga terkenal dengan sebutan ikan marlin mempunyai ciri khusus yaitu di punggungnya terdapat sirip seperti layar.

Jenis ikan layar ini biasanya hidup di daerah perairan tropis dan banyak juga terdapat di indonesia. Warna dari kulit ikan biasanya kebiru biruan dan mulutnya moncong seperti ikan tondak. Ikan layar saat ini terbilang langka. Dan jarang bisa di temukan.

Ikan layar atau ikan marlin mempunyai pertahanan diri dari serangan mangsanya dengan menggunakan kamuplase warna dimana warna kulit ikan yang kebiru biruan bisa berubah seketika apabila ikan layar tersebut dalam keadaan terancam. Dan Sirip Punggungnya apa bila terancam maka dengan sendirinya akan mengembang maka dari itu ikan tersebut di sebut dengan ikan layar.
Ikan layar mengumpulkan makanan nya dengan menggiring menggunakan sirip.Dan apabila sudah terkumpul maka ikan layar akan selalu menjaga makanannya agar tak terlepas dari buruannya.

Related Posts:

Illegal fishing "Stop Kapal Asing"

kapal eks asing
Zaman berubah, babak sejarah kesadaran baru perikanan tangkap nasional sejak 2014 dirasionalisasi distop operasi kapal nelayan asing dan di tahun 2016 keluar Kepres Daftar Negatif invertasi asing dalam kegiatan usaha profit maker penangkapan ikan. Semua usaha penangkapan yang dilakukan oleh asing baik itu pemodal atau penangkapan langsung di larang keras. Tujuannya agar nel;ayan kita bisa berdikari dan mandiri memanfaatkan sepenuhnya laut dan sumber daya ikann




Related Posts:

Mogok Nasional Pabrik Dan Kapal Penangkap Ikan, Pukulan telak jargon Poros Maritim

demo nelayan
Pada tanggal 5 bulan Oktober jam 15,00 WIB bertempat di lantai. 2 Pelabuhan perikanan Samudera Nizamjaman telah dilaksanakan Konfrensi Pers P3MB, Astuin dan HNPN dalam rangka Mogok Nasional Pabrik dan Kapal Ikan yang akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2016. Hadir dalam acara tersebut Ketua P3MB Bpk. Tahmid Widiasto, Sekjen P3MB Bpk. Edi Surya, Ketua HNPN Bpk. James Thens, Sekjen HNPN Bpk. Rendra Purdiansyah, Ketua Astuin yang diwakili oleh Bpk. Rizal serta sekitar 60 orang pengusaha yang tergabung dalam P3MB, Astuin dan HNPN.
Dalam kesempatan tersebut Ketua P3MB memaparkan tentang latar belakang rencana dilakukannya mogok nasional operasional Pabrik dan Kapal Perikanan yaitu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perum Perindo dimana kebijakan tersebut sangat merugikan pengusaha dalam berinvestasi diantaranya :
  • 1. Kenaikan Harga sewa lahan yang mencapai 450 % dengan jangka waktu sewa lahan max 5 Tahun sesuai dengan Kep Direksi Nomor : KEP - 226/ PERINDO / DIR.A / VIII / 2016 Tanggal 31 Agustus 2016.
  • 2. Oligopoly dalam menentukan harga solar oleh Perum Perindo.
  • 3. Tempat pengisian solar / SPBB diwajibkan bagi hasil sebesar 25 % dimana pihak Perum Perindo tanpa menyertakan modal.
  • 4. Pembatasan Ukuran Kapal s/d 150 gt
  • 5. Permen 56 Tahun 2014 tentang Moratorium dan Permen 57 Tahun 2014 tentang Transhipment
  • 6. Kenaikan dan lama tambat labuh kapal yang dihitung per 10 hari.
  • 7. Lama waktu perizinan yang tidak pasti
Itulah beberapa alasan dimana pengusaha seakan seakan ingin di hilangkan dari dunia perikanan. Padahal presiden melalui Inpres no 7 tahun 2016 mengatakan bahwa tujuan dari Inpres tersebut adalah  bertujuan mempercepat pembangunan industri perikanan nasional.

 Terdapat tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Sehingga para pengusaha ini kembali menyuarakan kepada pemegang kewenangan agar merealisasika Inpres no 7 tahun 2016. Tindakan ini menyusul gerakan mogok yang ada di pelabuhan benoa bali, Bitung dan Pantura.

Mogok nasional ini secara tidak langsung akan berpengaruh besar terhadap perekonomian di indonesia. Dampak yang dirasakan langsung adalah pelaku ekonomi di wilayah sentra sentra perikanan. Para buruh dan pekerja pabrik pun Setidaknya akan mengalami kekhawatiran akan keberlangsungan pekerjaannya. Mereka para pekerja pabrik takut kalau semisalnya akan terkena PHK. Padahal sebelum aksi mogok nasional ini. Banyak kapal dan nelayan di wilayah Pantura harus Mogok dahulu. Mereka Mogok karena terdampak Permen 02 bahkan keadaan ini masih belum ada solusinya sampai saat ini. Sudah berapa banyak nelayan yang harus kehilangan dan beralih profesi.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Kementrian kelautan dan perikanan sudah jangan terlalu jauh dahulu untuk menjaga kedaulatan. Kedaulatan akan sirna kalau ketahanan pangan dan ekonomi rakyat tak menentu. Kalau Ketahanan pangan kuat maka dengan sendirinya para nelayan inilah garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI.

Jargon Poros maritim akan dengan sendirinya hilang di telan bumi. Para nelayan inilah yang menjadikan maritim kita kuat. Di tangan para nelayan ini kelautan dan perikanan di kelola dan di tangan para nelayan ini juga kedaulatan laut di jaga. Jadi apabila kita bicara poros maritim maka porosnya adalah nelayan.

Related Posts:

Merealisasikan INPRES no 7 tahun 2016, Part 1

Supm n Tegal


Inpres No 7 tahun 2016 adalah keseriusan presiden jokowi untuk merealisasikan Jargon politiknya indonesia sebagai Poros maritim. Setelah munculnya Kepres no 115 tentang illlegal fishing kini Presiden berharap agar industialisasi perikanan bisa lebih maju.Bahkan dengan tegas jokowi memberi arahan berupa langkah langkah untuk mempercepat akan realisasi Inpres no 7 tahun 2016 diantaranya adalahpercepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia,inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan; 

Selama ini kita lihat realita di lapangan bagaimana pra sumber daya perikanan kita khususnya untuk para generasi muda kita yang diharapkan agar bisa meneruskan tongkat estafet pembangunan perikanan harus begitu saja meninggalkan dalam negeri untuk bisa bekerja di kapal luar negeri semisal ke negara jepang atau spanyol. Dan faktor mereka tidak minat bekerja di dalam negeri karena di dalam negeri sendiri kepastian akan kesajahteraan sebagai nelayan jauh dari pandangan mereka.

Belum lagi Setelah mereka bekerja di kapal kapal perikanan dan mereka telah sadar bahwa dengan resiko yang tinggi dan gaji minim maka dengan sendirinya mereka beralih dari kapal perikanan ke kapal cargo atau barang. Dimana kapal cargo atau kapal barang menjanjikan kenyaman dan gaji yang tinggi. Mereka tinggal menyesuaikan ijasah dari semula ijasah perikanan ke ijasah prhubungan.

Sedangkan untuk peningkatan penelitian baik dari segi inovasi dan teknologi. Perikanan di indonesia masih kalah dengan perikanan perikanan semisal negara tetangga kita thailand. Kita kalah dari segi pendanaan dan pengakuan secara luas.

Sebenarnya inilah faktor pertama untuk menegembangkan perikanan di indonesia. Kita bicara tentang peningkatan produksi tetapi bilamana tidak ada sumber daya manusianya lalu siapa yang akan meningkatkan dan berusaha untuk menggenjot agar produksi bisa lebih banyak dan bermuara pada kesahteraan nelayan

Related Posts:

Nelayan tuntut Inpres No 7 Tahun 2016,

Kondisi lapangan saat ini diperparah dengan adanya mogok perikanan diberbagai daerah yang menuntut realisasi INPRES 7/2016. Seperti kita tahu Inpres 7/2016 ini bertujuan mempercepat pembangunan industri perikanan nasional. Terdapat tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara.

Komunitas Komunitas perikanan juga sudah sangat resah dengan peraturan peraturan yang di keluarkan menteri susi. Dan di kota kota Yg identik dengan Hasil laut udah menjadi kota mati dengan banyaknya kapal yang tidak melaut. Hanya masyarakat yang terjun di perikananlah benar benar tahun akan keadaan perikanan saat ini. Dan inilah beberapa kota serta asosiasi asosiasi yang akan melakukan Stop Operasi.

  • Di BALI, 401 KAPAL LONGLINE STOP OPERASI.
  • Di BITUNG, 53 UPI DAN 317 KAPAL NELAYAN STOP OPERASI.
  • Di JAKARTA, KAPAL PURSE SEINE STOP OPERASI.
  • DI PANTURA, 10.500 KAPAL NELAYAN STOP OPERASI

Mereka berhenti karena banyak kebijakan kebijakan yang akhirnya membuat mereka harus menambatkan kapal kapal mereka di dermaga dermaga pelabuhan. Apakah kondisi seperti ini akan kita pertahankan. Sebagai negara dengan jargon negara maritim dan poros maritim kenapa untuk menangkap ikan saja kita masih kesulitan.

kalau kapal dibiarkan tidak melaut maka dengan sendirinya akan berimbas pada pengusaha penangkapan ikan. Dan apabila pengusaha sudah frustasi maka pengusaha akamberupaya dan berusaha dengan menjual kapalnya. pindah entah kemana atau tidak melautkan lagi, yang menjadi korban perekonomiannya adalah masyarakat banyak yang terkait sumber ekonominya dari usaha penangkapan ikan, 

coba saja Kita  hitung  semisal1 kapal pukat cincin ABK nya 40 orang dengan tanggungan anak rata rata 3 orang dan isteri 1 orang, berarti per ABK tergantung hidup termasuk dirinya 5 orang dikali 40 orang berarti riil nya 1 unit kapal dari ABK tergantung hidup sebanyak 200 orang, belum termasuk lagi pekerja ditangkahan dengan tanggungannya, pedagang ikan dengan tanggungannya, pengolah/pengasin

Related Posts:

Nelayan dan Kesaktian pancasila, Sudahkah nelayan mandiri sebelum berbicara berdaulat?

Setiap tanggal 1 Oktober rakyat Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan diadakannya upacara di berbagai instansi pemerintah. Kesaktian Pancasila semestinya tidak diartikan sebagai cerita heroik saja, melainkan pandangan serta nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mampu ditransformasikan oleh komponen bangsa dalam berkehidupan kebangsaan dan bernegara.

Nelayan adalah salah satu komponen yang banyak di Indonesia. Sedikitnya 56 juta orang terlibat dalam aktivitas perikanan. Aktivitas ini mulai dari penangkapan, pengolahan, sampai pemasaran hasil tangkapan. Dalam sila kelima pancasila berbunyi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tetapi dalam realitanya keadilan yang dirasakan nelayan belum menyeluruh. Untuk sesama nelayan tingkat pendapatannya juga sangat berbeda. Dari statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar 98,7 persen dari total nelayan Indonesia yang sebanyak 2,7 juta nelayan Indonesia didominasi ukuran di bawah 30 gros ton (GT), yakni 630.000 unit. Adapun kapal ikan besar di atas 30 GT hanya 5.329 unit.Rata-rata pendapatan nelayan di asumsikan Rp 28,08 juta per tahun atau lebih kecil ketimbang pembudidaya ikan di kisaran Rp 32 juta-Rp 34 juta per tahun. Sistem bagi hasil pendapatan antara pemilik kapal dan nelayan yang menempatkan buruh nelayan pada posisi tawar rendah membuat mereka terjerat rantai utang terhadap tengkulak ataupun pemilik modal.

Indonesia Sebagai negara maritim yang memiliki yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta kilometer persegi atau 63 persen dari wilayah Indonesia, saatnya sektor perikanan menjadi urat nadi kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan yang tak sekadar berporos pada pemenuhan pangan semesta negeri, tetapi juga menyejahterakan para pelakunya. Nelayan berhak memperoleh kesejahteraan dan kehidupan layak. Nelayan tidak selamanya miskin, tetapi harus bisa berkembang taraf hidupnya dan memiliki ketrampilan mengolah ikan,serta meningkatkan nilai tambah dari perikanan tangkap. Setiap hari kita bisa melihat bagaimana kementrian kelautan dan perikanan menenggelamkan kapal asing dan melarang kapal asing untuk beroperasi. Seharusnya sumber daya ikan kita bisa meningkat dan kenapa produksi tangkapan kita malah turun

Selain dari masalah pendapatan nelayan,kondisi infratruktur didaerah – daerah sentra nelayan kondisi pun sangat memperhatikan. Jalan – jalan yang digunakan sebagai akses distribusi ikan masih banyak yang rusak bahkan belum beraspal, Kurang optimalnya Tempat pelelangan ikan, dan taraf pendidikan yang masih rendah. Belum lagi nelayan nelayan kita di luar negeri bagaimana nasib dan kesejahteraan mereka di sana kita juga tidak benar benar mengetahuinya

Saatnya kebijakan pemerintah untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku kedaulatan pangan itu. Dan saatnya kesaktian pancasila mulai bisa dirasakan oleh para nelayan kita.

Related Posts: