PELARANGAN TRANSHIPMENT DI LAUT " Bagaimana nasib kapal pengangkut ikan hidup"

Pelaranhan Transhipment - Permen KP NO 15 tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Dalam peraturan menteri tersebut di sebutkan bahwa kapal pengangkut ikan hidup adalah kapal yang memiliki palkah yang di rancang dengan memiliki sirkulasi air dan sirkulasi udara / aerator.


Dengan pengertian tersebut maka perbedaan antara kapal pengangkut ikan mati dan hidup berada di rancang bangun bentuk palkahnya. Walaupun tujuan dari adanya permen 15 tahun 2016 adalah untuk meningkatkan pembudidayaan ikan baik untuk nasional maupun untuk kepentingan ekspor.


Kalau melihat antara pelarangan transhipment ikan mati dan di perbolehkannya transhipmen ikan hidup maka ada celah untuk menjadikan sesuatu yang di larang diakali lagi agar di legalkan. Kapal kapal penampung ikan mati bisa saja di sebut sebagai kapal penampung ikan hidup asal konstruksi rancang bangun dari bentuk palkah di rubah dengan menambahkan sirkulasi air dan aeraror.

Penambahan konstruksi tersebut di gunakan sebagai persyaratan agar bisa di katakan sebagai pengangkut ikan hidup walaupun pada dasarnya digunakan sebagai pengangkut ikan mati.

Kalau timbul pertanyaan kan fungsi dari penambahan sirkulasi air dan udara tidak di butuhkan dalam kapal pengangkut ikan mati maka jawabannya bisa dengan bahwa ikan mati ini memakai sistem pendingin aerator dan sirkulasi air semisal pendinginan system RSW. Dan itu salah satu celah di Permen 02 KKP tahun 2016.

Lalu semisalnya kapal tersebut memang nyata di gunakan untuk aktifitas pengangkutan ikan hidup dan disaat perjalanan pengiriman kondisi ikan mati dan presentasi kematian ikan tersebut lebih besar apakah masih bisa di sebut sebagai kapal pengakut ikan hidup. Kalau semisal dalam kondisi ikan yang sudah mati tersebut lalu tertangkap oleh kapal pengawas. Apakah tuduhan bahwa pelaku pengangkutan ikan tersebut bisa di kenakan dengan pasal transhipment ikan mati?

Dan yang lebih sangat sedih lagi di berlakukannya ijin pengakutan ikan hidup oleh kapal asing. Kapal asing apakah sudah dipastikan bahwa tidak akan membawa atau mengangkut ikan mati keluar dari indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa ikan hasil tangkapan lebih murah dari pada ikan yang dibudidaya dalam keadaan hidup, Bagi pengusaha walaupun ikan hidup lebih mahal tetapi dari selisih keuntungan jelas lebih menguntungkan ikan mati yang di hasilkan dari aktifitas penangkapan.

Lalu ikan asing itu apakah pengusaha pengakut ikan asing tidak menanamkan modal kepada nelayan penangkapan ikan. Sedangkan kita juga tahu bahwa penangkapan ikan terlarang untuk asing. Jangan biarkan Permen 15 tahun 2015 di gunakan sebagai alasan agar para pengusaha asing kembali mengeruk sumber daya ikan kita.

Celah dari permen 15 tahun 2016 bisa kita saksikan kembali di masalah kewenangan pemberi ijin. Ijin dalam kegiatan kapal pengangkut ikan hidup di sebut sebagai SIKPI ( Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan ) dan yang menjadi rancuhnya kembali adalah tumpang tindihnya peraturan di perijinannya .
.

karena dalam hal kapal pengangkut ikan ini disertakan Direktur perikanan Budidaya sebagai pemberi ijin untuk kapal pengangkut ikan hidup dan Direktur perikanan tangkap sebagai pemberi ijin kapal pengangkut ikan hidup hasil dari penangkapan ikan.

Yang menjadi pertanyaan apabila ijinnya di berikan oleh direktur perikanan tangkap dan pada parakteknya ikan tersebut di campur dengan hasil ikan budidaya, apakah kita bisa untuk mengawasi dan memperhatikanya. Malaupun ada perbedaan antara ikan hidup hasil tangkapan dan hasil budidaya tetapi perbedaan itu sangat kecil.

Belum Lagi masalah SIUP sebelum kita mendapatkan SIKPI. Sedangkan wewenang SIUP masih berada di perikanan tangkap. Lalu Kita mau mengajukan ijin untuk menampung ikan hidup hasil budidaya maka kita hasil 2 kali mengadap dirjen perikanan tangkap dan dirjen perikanan budidaya.

Untuk mendapatkan SIUP kita juga harus melihat ke Grooss Akte. Sedangkan Pada Prakteknya untuk masalah Gross Akte bisa kita temukan banyak praktek praktek penurunan jumlah volume kapal atau gross ton Atau yang dikenal dengan istilah MARK DOWN. Dan lebih pelik lagi masalah Gross Akte masih di tangan instansi kementrian perhubungan atau Diperla.

Related Posts:

0 Response to "PELARANGAN TRANSHIPMENT DI LAUT " Bagaimana nasib kapal pengangkut ikan hidup""

Posting Komentar