Gerai perijinan KKP, Di buka untuk mempermudah nelayan

Kementrian kelautan dan perikanan masih berkomitmen dengan menjadikan nelayan agar bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Selama ini ijin dalam hal penangkapan ikan di rasa terlalu lama dan sangat menyulitkan. Untuk itu KKP kembali membuka gerai perijinan yang di buka road show di tiap pelabuhan. Ijin penankapan ikan yang di rasa lama itu bukan karena kementrian ingin mempersulit tapi lebih di fokuskan kepada ketelitian dan kehati -hatian dalam memproses ijin tersebut.
Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa permaalahan di nelayan sudah sangat komplek dan KKP ingin segera untuk memperbaiki permasalahan permasalahan tersebut. Wujud dari komitmen untuk memperbaiki adalah dengan terbentuknya SATGAS 115. Satgas ini tidak hanya berperan dalam penenggelaman kapal kapal illegal fishing tetapi SATGAS ini juga berkordinasi dengan lintas kementrian baik itu kementrian perhubungan yang dalam hal ini terkait dengan proses pengukuran dan verifikasi ulang kapal perikanan. Juga berkoordinasi dengan kementrian keuangan untuk memperbaiki sistem keuangan di nelayan baik itu dari permodalan dan masalah penerimaan pajak.
Untuk Gerai perijinan masih terus di upayakan untuk bisa mengakses seluruh nelayan. walaupun dalam rencananya di tahun ini Gerai akan tersedia di 30 tempat. Dan selama ini kita bisa melihat bagaimana antusias nelayan yang rela untuk mengantri agar ijin kapalnya bisa di proses.
Masalah yang terkait dengan verifikasi ulang atau pengukuran ulang fisik kapal semata mata ingin memperbaiki kapal kapal yang di duga melakukan praktek Mark down. Dimana praktek ini adalah praktek memanipulasi ukuran kapal. Seharusnya ukuran kapal 60 GT tapi untuk menghindari ijin pusat dan pengurangan PNBP maka Gross Akte di buat dengan ukuran 29 GT. Praktek ini bukan rahasia umum dan banyak instansi yang harus berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan ini. Untuk mengurangi konflik kepentingan maka di tunjuklah SATGAS 115 untuk melakukan koordinasi dengan kementrian perhubungan.

Related Posts:

PELABUHAN DAGHO, Di resmikan dan di tinggal ?

Pelabuhan Perikanan Dagho yg diresmikan oleh Menteri Susi bulan Mei 2016 lalu, sampai hari ini tidak bisa mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan dalam hal menjaga kualitas ikan. Sampai hari ini tidak ada produksi es balok di UPI Dagho. Karenanya nelayan harus membeli es batu rumahan yg harus dikumpulkan dgn susah payah dari rumah ke rumah dan berkeliling di desa2 mencari penduduk yg membuat es batu.. untuk sekedar mengawetkan hasil tangkapan mereka.
Pemerintah kabupaten Sangihe harusnya malu dengan kondisi seperti ini. Karena mesin pembuat es hanya dihidupkan pada saat ada kunjungan tim dari KKP. Setelah tim pulang, mesin dimatikan lagi.
Kalau 'penampakan' manis di muka Menteri Susi dan tim2 yg mensurvey dari KKP, berarti sangat jelas semuanya hanyalah orientasi project dan kepentingan perorangan???
Sudah ratusan miliar digelontorkan oleh kementerian KKP utk menunjang perikanan di kabupaten kepulauan Sangihe.. tapi fakta di lapangan sangat menyedihkan.

Itulah ungkapan dari salah satu netizen pengguna facebook tentang kondisi pelabuhan Dagho. Pelabuhan Dagho sebenarnya sudah ada sejak era presiden Soeharto dan Di Era Jokowi pelabuhan tersebut mendapatkan perbaikan dan penambahan fasilitas. Revitalisasi dan perbaikan di pelabuhan Dagho bertujuan meningkatkan nilai ekspor ikan yang selama ini di curi oleh nelayan filipina.wilayah pelabuhan Dagho berada di kabupaten kepulauan Sangihe. Dimana kabupaten tersebut sangat dekat dengan perbatasan filipina. Banyak warga dagho menjual produk ikannya yang kebanyakan nelayan tuna ke filipina.Tapi kalau kondisinya belum maksimal bukan tidak mungkin pelabuhan Dagho akan mangkrak kembali seperti pelabuhan pelabuhan yang hidup tapi terkesan mati.

KKP seharusnya terus mengawasi dan memonitoring perkembangan dari pelabuhan Dagho tersebut. Tidak hanya sekedar membangun lalau di tinggalkan. Masih perlu untuk terus dibenahi dan di awasi. Apalagi dengan berbagai persoalan yang masih banyak di kepulauan sangihe

Related Posts:

Kemerdekaan NELAYAN ke 71

17 agustus adalah hari kemerdekaan indonesia. Dan pada hari tersebut seluruh masyarakat di indonesia memperiangatinya sebagai lahirnya bangsa indonesia. Lahirnya bangsa yang besar dan lahirnya bangsa yang penuh pengharapan. Sudah 2 tahun pemerintahan Jokowi JK memegang kendali bangsa dan negara yang sangat besar ini. Apalagi dengan jargon Poros maritimnya, ada sedikit angin surga untuk para nelayan menuju kata sejahtera.Sejahtera adalah kata kata dari muara arti kemerdekaan. Selama ini momentum kemerdekaan indonesia hanya sekedar seremonial yaitu Upacara dan lomba. Tapi apakah makna kemerdekaan sudah menyentuh kepada para nelayan, kepada para keluarga nelayan dan kepada para buruh nelayan. Mungkin baru seberkas harapan. 

Lihat di kondisi nyata para nelayan kita. Di laut bertaruh nyawa, di darat bertaruh makan. Kapan nelayan kita bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Profesi sebagai nelayan akhir akhir ini di bawah bu menteri susi pudjiastuti menjadi menarik untuk disoroti. Bukan karena nelayan kita menyumbangkan pajak terbesar ke negara. Bukan karena nelayan memiliki dua pasport melainkan aksi menenggelamkan kapal dan sulitnya nelayan untuk melaut.Regulasi di buat untuk mempermudah bukannya untuk mempersulit. Kalaupun ada kesulitan setidaknya di perbaiki. Niat baik bu menteri yang ingin mengembalikan kejayaan maritime bukan hanya menenggelamkan kapal kapal asing dan eks asing. Tapi kelola semua elemen masyarakat perikanan terutama nelayan agar bisa merasakan apa itu kemerdekaan.

Ijin kapal saat ini menjadi tren bagi para pelaku perikanan yaitu pemilik kapal,pengusaha dan nelayan sendiri. Adanya Mark down soal ukuran kapal seharusnya bisa diselesaikan dengan melibatkan regulator pemerintah yang mempunyai kewenangan. Kapal perikanan tidaknya hanya di kuasai oleh KKP tapi masih ada KEMENHUB, POLAIRUD, BAKAMLA, DAN TNI AL. Khusus untuk persoalan mark down mari perbaiki bersama sama. Tidak saling menyalahkan antar instansi. Karena kasus Mark down sudah seperti penyakit kanker staduim akhir. Perlu ada campur tangan presiden jokowi untuk terlibat dalam masalah ini.
Semoga indonesia yang terkenal akan luasnya lautan bisa benar benar memerdekakan nelayan.

Berkaca pada sejarah, peradaban kita dimulai dengan maju nya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Bahkan hikayat akan asal muasal nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Sungguh Ironi melihat Kondisi Nelayan kita di negara Maritim. Negara dengan garis panjang pantai terpanjang no 2 di dunia tapi untuk menghasilkan garam kita harus mengimpor atau memberi dari negara lain. Dengan sumber daya ikan yang melimpah tapi nilai ekspor kita kalah dengan negara yang memiliki laut tak lebih separo dari laut kita.

Budaya  dan meencintai perikanan pun kini mulai luntur. Tenaga kerja nelayan kita harus di manfaatkan oleh negara negara lain. Karena di negerinya sendiri tidak di hargai dengan gaji yang lebih memanusiakan para tenaga kerja Anak Buah Kapal perikanan kita. Mereka lebih suka bekerja di kapal perikanan seperti jepang, spanyol, rusia atau bahkan kapal kapal taiwan dan thailand yang mencuri ikan di laut indonesia.

Masih rindu dengan jargon poros maritime

Related Posts:

Kembali mengancam mundur, bu susi tetap komitmen dengan ini

Sebelumnya, Susi mengancam mundur jika kebijakan penerapan kuota penangkapan ikan tidak dapat direalisasikan. Menurutnya, pembatasan pengambilan ikan dengan kuota ini akan menghapus kebiasaan penangkapan ikan yang bebas seperti yang terjadi saat ini.
Selanjutnya, Susi juga mengancam mengundurkan diri jika penggunaan alat penangkap ikan (API) pukat hela (trawl) dilegalkan dan lebih hebatnya lagi susi juga mengancam mundur apabila penangkapan ikan di buka untuk asing.
Langkah langkah bu susi yang selama ini kita kenal dengan srikandi indonesia sangatlah pantas di sematkan untuknya. Bu susi sadar betul bahwa kelautan dan perikanab adalah sektor yang bisa mendatangkan devisa bagi bngsa indonesia. Apabila perikanan di kelola dengan baik bukan tidak mungkin nelayan akan sejahtera dan negara akan mendapatkan keuntungan dari itu.
Tugas berat untuk bu susi sangat jelas di depan mata. Salah satu pekerjaan rumah yang masih berlangsung dan sangat sangat jelas menimbulkan kerugian bagi negara adalah prakter penurunan groos ton kapal perikanan. Dengan semakin rendahnya gross ton kapal perikanan maka proses ijin penangkapan bisa di permainkan. Dan kerugian dari praktek mark down kapal perikanan sangatlah besar. Yang anehnya lagi praktek ini telah berjalan selama bertahun tahun.
Solusi untuk mereformasi tata kelola praktek mark down ini haruslah di mulai dari hulu. Dari mulai pemberian gross akte atau surat lahir untuk kapal baru. Istilah awam nya seperti data awal kapal yang baru lahir. Apabila data pertama sudah ada permainan maka bukan tidak mungkin selanjutnya akan terus berlangsung praktek mark down kapal perikanan ini.
Langkah ini sudah mulai di lakukan oleh kementrian kelautan dan perikanan di daerah pelabuhan benoa bali dan di pelabuhan bajomulyo juana, Pati. Di benoa bali sendiri di identifikasi bahwa kapal kapal eks asing masih digunakan dengan modus melapisi bagian lambung kapal yang dari besi di lapisi oleh kayu selanjutnya dilapisi dengan menggunakan fiber glass. Praktek ini mengelabuhi bahwa kapal tersebut adalah kapal lokal bukan kapal eks asing. Sedangkan di bajo mulyo terindikasi bahwa masih banyak juga praktek mark down untuk mempermudah ijin dan mengurangi biaya ijin.
Tetap semangat buat bu menteri. Sekali layar berkembang pantang surut di turunkan. Basmi pelaku illegal fishing, tenggelamkan kapal asing, perbaiki sumber daya ikan, cek ulang praktek mark down kapal perikanan.

Related Posts:

SATGAS ILLEGAL FISHING turun ke Juana, Pati

Itulah sebagian keluh kesah nelayan di daerah juana. Pada hari kamis dan jumat tanggal 11- 12 agustus 2016. Tim satgas pemberantasaan illegal fishing turun ke daerah kabupaten pati. Dan juana yang termasuk dalam wilayah pati menjadi sorotan dalam pemberantasan praktek illegal fishing. Tim Satgas terdiri dari unsur perijinan KKP, KAPI, BBPI Semarang , POLAIRUD, Dan Yang berbeda adalah tim dari Dirjen Pajak.
Turunnya tim satgas ke juana di karenakan beberapa alasan diantaranya :
1. Ada indikasi mark down untuk ukuran kapal.
2. Ada indiksasi masuknya modal luar ke industri perikanan tangkap.
3. Penerimaan pajak dari sektor perikanan tangkap yang kurang maksimal.
4. Indikasi banyaknya mafia perikanan termasuk dalam pengurusan ijin.
Dalam hal ini standar operasi turunnya tim satgas di juana, pati dimulai dari verifikasi dokumen ijin yang sudah masuk, wawancara dengan pemilik kapal, cek ulang kondisi kapal dan perikanan , dan mencari informasi lainnya dengan sistem infestigasi.
Banyak kejanggalan yang di temukan dalam proses investigasi tersebut.  Ke janggalan nya diantaranya :
1. Pemilik kapal ada yang terindikasi dipergunakan namanya untuk kepentingan orang lain.
2. Pemilik kapal tidak mengetahui proses pengurusan ijin dan kebanyakan lewat jasa yang di bilang pengurus padahal kerja dari pengurus inilah makelar perijinan.
3. Dana pembuatan kapal yang terbilang fantastis di angka kisaran 5- 9 milyard.
4. Masih adanya praktek mark down dengan di lakukan pengukuran ulang.
Sebagian temuan tim satgas akan di jadikan perbaikan ke depan dalam mewujudkan perikanan tangkap yang maju. Dan diharapkan pula para nelayan ini sadar akan pajak.

Related Posts:

Nelayan kabupaten batu bara, SUMUT. masih tetap dengan trawl nya

Kami Sangat Bermohon kepada Bapak/Ibuk Petinggi di Kementrian Perikanan / Kelautan Agar bertindak.Sampai saat ini Pemerintahan Kabupaten  Batu Bara Masih saja memperboleh kan Pukat Trol ( Pukat Tarik) Beroperasi di perairan Batu Bara Sehingga Para Nelayan Kecil Tidak mendapat Peluang untuk Mencari Nafkah Di Kabupaten ini. Sekali lagi Kami Dari Kumpulan Nelayan Kecil/Tradisional sangat Berharap bantuan dari Bapak/Ibu untuk bertindak terhadap para pejabat Pemkab Batu Bara Yang telah mengangkangi peraturan Menteri.
Dan juga perlu Diketahui Ini juga Bisa mengakibat kan Bentrok berdarah. Ungkap Salah satu kelompok nelayan yang melaporkan pada milis email direktorat dirjen perikanan tangkap.

Tentu laporan ini sangat kontadiktif dengan apa yang sedang di canangkan kementrian kelautan dan perikanan. Bu susi selalu menekankan adanya alat tangkap ramah lingkungan dengan harapan laut yang menjadi titipan anak cucu kita bisa selalu di jaga dan di pelihara.

Terkait dengan petugas daerah yang mengangangi peraturan menteri sungguh sangat disayangkan sekali. Daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat khususnya dalam hal ini adalah kementrian kelautan dan perikanan sudah seperti dibantah.

Semoga kedepan nelayan kembali sadar akan pentingnya pelestarian sumber daya kelautan. Khusus untuk penegakan hukum di daerah jangan ragu untuk membela kaum yang benar.

Related Posts:

Cara hitung gross ton ( GT ) kapal perikanan

Agung Wahyono dalam bukunya yang berjudul “Kapal Perikanan (Membangun Kapal Kayu)" menyebutkan dua cara pengukuran, yaitu cara pengukuran internasional dan dalam negeri.
Cara pengukuran internasional adalah berdasarkan ketetapan yang ada dalam Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal (International Convention on Tonnage Measurement of Ship) 1969, bahwa GT kapal ditentukan sesuai dengan rumus berikut:
GT = K1V
Keterangan:
V = Jumlah isi semua ruang-ruang tertutup yang dinyatakan dalam meter kubik
K1 = 0,2 + 0,002 log 10V (K1 merupakan koefisien yang diperoleh dari hasil interpolasi linear)
Penggunaan rumus ini menghasilkan ukuran isi kapal dalam satuan meter kubik. Jumlah isi semua ruang-ruang tertutup (V) sebagaimana tersebut di atas merupakan ruangan-ruangan yang terdapat di bawah dan di atas geladak ukur.
Pengukuran ruang-ruang tertutup berdasarkan peraturan internasional pada intinya ada dua, yaitu dengan mengalikan panjang, lebar dan tinggi suatu ruangan untuk mendapatkan volume ruangan berbentuk persegi empat dan menghitung volume bagian per bagian dari suatu ruangan yang berbentuk tidak beraturan dengan cara pengukuran menurut Sympson’s Rules.
Pengukuran menurut Sympson ini adalah dengan cara menghitung volume suatu ruangan tertentu yang tidak beraturan dengan terlebih dahulu membagi ruangan-ruangan tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian ruangan-ruangan kecil tersebut dihitung volumenya bagian per bagian dan baru kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan volume total ruangan tersebut.
Sementara penentuan GT kapal menurut cara pengukuran dalam negeri, dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen PERLA No. PY.67/1/16-02, dengan rumus sebagai berikut: 
GT = 0,25 x V
Keterangan:
V = adalah jumlah isi dari ruangan di bawah geladak atas ditambah dengan ruangan-ruangan di atas geladak atas yang tertutup sempurna yang berukuran tidak kurang dari 1 meter kubik.
Nilai 0,25 adalah nilai konversi dari satuan meter kubik ke ton register.
Rumus di atas ukuran isi kapal dinyatakan dalam bentuk satuan ton register. Dalam pengukuran volume berdasarkan cara pengukuran dalam negeri, isi raungan di atas geladak adalah hasil perkalian mejemuk dari ukuran panjang rata-rata, lebar rata-rata dan tinggi rata-rata suatu ruangan. Semantar itu isi ruangan di bawah geladak adalah perkalian mejemuk dari:
Isi ruangan di bawah geladak = L x B x D x f 
Keterangan:
L = panjang kapal, yang diukur dari geladak yang terdapat dibelakang linggi haluan sampai geladak yang terdapat di depan linggi buritan secara mendatar.
B = lebar kapal, adalah jarak mendatar diukur dari sisi kulit luar lambung kapal pada tempat yang terbesar, tidak termasuk pisang-pisang.
D = dalam kapal, adalah jarak tegak lurus di tempat yang terlebar, diukur dari sisi bawah gading dasar sampai sisi bawah geladak atau sampai pada ketinggian garis khayal melintang melalui sisi atas dari lambung tetap.
f = factor, ditentukan menurut bentuk penampang melintang dan atau jenis kapal, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 0,85 bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang penuh atau bagi kapal-kapal dengan dasar rata, secara umum digunakan bagi kapal tongkang.
- 0,70 bagi kapal-kapal dengan bentuk penampang hampir penuh atau dengan dasar agak miring dari tengah-tengh ke sisi kapal, secara umum dagunakan bagi kapal motor.
- 0.50 bagi kapal-kapal yang tidak termasuk dua golongan di atas, atau secara umum digunakan bagi kapal layar dibantu motor.

Related Posts:

Perpres no 44/2016 melarang swasta luar menangkap ikan

Luhut panjaitan selaku menko pernah mewacanakan tentang pembukaan kran investasi di wilayah natuna. Saat ini memang natuna menjadi perairan yang menjadi operasi banyaknya pelaku illegal fishing. Banyak nelayan luar negeri yang dengan sengaja mencuri ikan di natuna. Kurangnya pengawasan menjadikan natuna sebagai sasaran empuk bagi pelaku illegal fishing.
Selain kurangnya pengawasan faktor lainnya adalah masih belum banyak nelayan indonesia yang memanfaatkan dan beroperasi di perairan natuna. Dengan kosongnya perairan maka Luhut pandjaitan mempunyai wacana untuk mengkomersilkan wiayah natuna dalam hal ini sektor perikanan untuk diswastakan. Wacana itu jelas sangat bertentangan dengan harapan menteri susi dan melanggar perpres no 44 thn 2016.
Berikut kebijakan Perpres No 44 tahun 2016, tentang Daftar negatif List Investasi, yang telah menutup kemungkinan Asing untuk melakukan aktifitas dan investasi di perikanan tangkap. 100% harus dalam negeri. Pihak asing hanya boleh berinvestasi di processing atau pengolahan. Bahkan untuk mempertahankan dan membela perpres ini ibu susi rela mengundurkan diri.
Mengingat ini adalah keputusan Presiden dan juga baru keluar 18 mei 2016, harus menjadi acuan dan rujukan. Beberapa wacana yang ingin membuka kemungkinan kerjasama perikanan tangkap dengan asing yang digambarkan oleh pejabat kementerian lain, tentu berbenturan dengan Perpres ini.
Saatnya nelayan RI Berdaulat! Bukan asing lagi. Cukup sudah kapal asing dan ilegal rampok ribuan trilyun ikan RI dalam puluhan tahun terakhir. Tapi jangan lupakan juga nelayan nelayan kecil yang jumlahnya lebih besar serta nelayan pantura yang terdampak permen 02 tahun 2015.

Related Posts:

Penghematan anggaran KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pemangkasan anggaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menilai efisiensi anggaran yang telah dilakukan oleh KKP. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat memperbaiki kondisi keuangan di Indonesia.
Seperti yang di sampaikan oleh menteri keuangan bahwa untuk keuangan negara pendapatan dari pajak sangat jauh dari target. Dan akibatnya maka banyak belanja negara yang perlu di kurangi dan di effesiensikan. Kementrian kelautan dan perikanan sebelum adanya pemotongan anggaran oleh kementrian keuangan sudah terlebih dahulu melakukan pengurangan anggaran.
“Kita melihat, dengan uang yang begitu besar, kita tidak efisien. Maka kita melakukan revisi-revisi anggaran sebelum Pemerintah merencanakan pemotongan. Saya yakin dengan pemotongan, penghematan, efisiensi keuangan, republik ini akan sangat sehat dan ini merupakan langkah yang tepat,” lanjutnya.
Selain itu, mengenai pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, Menteri Susi setuju dengan adanya pemotongan tersebut. Menteri Susi menilai pemotongan anggaran ini, agar keuangan negara dapat kembali sehat dan stabil.
“Pemerintah mengadakan pemotongan karena kurang cukup masuknya pajak untuk menopang anggaran. Saya setuju dengan Pak Presiden, Menkeu yang terakhir kita menyetujui dipotong lagi Rp 2 Triliun. Kita meng-cut anggaran kita 42 % dengan uang yang begitu besar. Sebetulnya gak efisien, banyak pengeluaran yang kurang efisien”, tukasnya.
Alokasi anggaran KKP awalnya sebanyak Rp 13,9 triliun, kemudian mengalami pemotongan anggaran hingga tiga kali. Pemotongan pertama sebanyak Rp 2,89 triliun, pemotongan kedua senilai Rp 604 miliar dan pemotongan ketiga senilai Rp 2 triliun. Jika ditotalkan sebanyak Rp 5,5 triliun atau sisanya Rp 8 triliun hingga akhir 2016.
Terus adanya pemotongan anggaran tersebut lantas bagaimana nasib para nelayan yang terdampak permen 02/ 2015. Sudah terlalu lama mereka menganggur. Pengasilan mereka tidak hanya dipotong tapi sudah dibinasakan. Semoga ke depan bu menteri bisa semakin memperhartikan nasib para nelayan.

Related Posts:

9 rekomendasi Tata kelola ABK indonesia di luar negeri


Berikut 9 rekomendasi tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia di luar negeri:
1. Menciptakan definisi baku yang representatif terkait ABK yang bekerja di kapal penangkap ikan di luar negeri sehingga dapat membuat suatu regulasi yang khusus mengatur ABK kapal penangkap ikan di luar negeri.
2. Menyusun standar kontrak kerja untuk ABK kapal penangkap ikan di luar negeri dan perjanjian kerja bersama yang melibatkan pemangku kepentingan (tripartite).
3. Menyusun standar gaji minimal bagi ABK kapal penangkap ikan di luar negeri guna menghindari penyalahgunaan kontrak kerja dengan melibatkan pemangku kepentingan (tripartite).
4. Mempercepat ratifikasi Konvensi ILO No. 188 dan STCW-F tahun 1995.
5. Membentuk suatu Lembaga/Badan/Dewan Perikanan yang beranggotakan unsur-unsur akademisi, LSM, profesional di bidang perikanan, yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan memberi masukkan kepada Pemerintah terkait dengan isu-isu perikanan dan pekerja sektor perikanan.
6. Menyebarluaskan daftar hitam perusahaan, pemilik perusahaan, pemilik kapal, agen, dan rekruter yang melanggar aturan baik dengan sanksi administratif ataupun dengan sanksi pidana.
7. Memperkuat upaya diplomasi dengan negara penempatan, negara tujuan, negara transit, dan negara bendera kapal terkait dengan instrumen perlindungan terhadap ABK kapal penangkap ikan di luar negeri.
8. Mengharmonisasikan peraturan yang telah dibuat dan menunjukkan komitmen bersama dalam tata kelola mekanisme penempatan dan perlindungan ABK kapal penangkap ikan di luar negeri.
9. Adanya standar kualifikasi perusahaan perekrutan ABK kapal penangkap ikan di luar negeri.

Related Posts:

Kondisi Umum Sendang Biru, Malang



Salah satu wilayah yang memiliki sumber daya perikanan yang besar di Jawa Timur adalah perairan Sendang Biru, Malang Selatan. Sendang Biru terletak di kawasan perairan pesisir selatan Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia merupakan salah satu wilayah dengan potensi kelautannya yang sangatbesar, baik ditinjau dari segi keberlimpahan biotanya maupun cakupan sebaran wilayahnya. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kesuburan perairannya.

Secara administrasi perairan Sendang Biru berada diwilayah Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Sedangkan letak  geografisnya adalah 08o37` - 08o41` LS dan 112o35` - 112o43` BT dengan ketinggian 0 – 100 m di atas permukaan laut. 
Secara administrasi perairan Sendang Biru berada diwilayah DesaTambakRejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Sedangkan letak geografisnya adalah 08o37` - 08o41` LS dan 112o35` - 112o43` BT dengan ketinggian 0 – 100 m di atas permukaan laut.  Batas administrasi perairan Sendang Biru adalah sebagai berikut :
  • Sebelah Barat : berbatasan dengan DesaSitiarjo
  • Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kedung Banteng
  • Sebelah Timur : berbatasan dengan DesaTambak Asri
  • Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia.      
Sendang Biru merupakan daerah pantai Selatan yang tidak terdapat landasan benua tetapi curam dan berkarang, dengan demikian gelombang yang terjadi adalah mulai dari gelombang sedang sampai gelombang besar serta terjadi dua kali pasang surut dengan arus pasang yang kuat. Sedangkan dasar perairan pantai berupa pasir, lumpur dan karang dengan kedalaman 100 m. Secara umum wilayah daratan Sendang Biru memiliki topografi berbukit-bukit dengan medan berlereng sedang hingga curam pada ketinggian 50-250 meter dari permukaan air laut. Kemiringan lereng di kawasan studi cukup bervariasi yaitu datar (<3%), agak landai (3-8%), agak curam (25-40%) dan sangat curam (>40%). Bagian pantai Sendang Biru sebagian merupakan batuan kapur dan karang serta berdinding terjal, bagian lain merupakan pantai yang agak landai dengan panjang relatif pendek (50-100m) terdapat di bagian Timur dan Barat. Di Sendang Biru terdapat dua macam jenis tanah yaitu Aluvial Kelabu yang subur dan komplek Litosol, Mediterania dan Renzina yang mengandung kapur. Secara umum tanah di Sendang Biru merupakan lapisan kapur yang mudah tererosi dan tidak subur.
Potensi pesisir Sendang Biru yang paling menonjol adalah potensi perikanannya, khususnya jenis tuna dan cakalang.  hasil tangkapan tuna dan cakalang didaratkan di TPI Pondok Dadap oleh nelayan setempat maupun nelayan dari luar daerah dan dipasarkan sampai ke luar propinsi Jawa Timur. 

Related Posts:

Susi akan mundur apabila ini di berlakukan

Perihal akan dibukanya kran bagi kapal kapal asing kembali masuk keperairan Indonesia maka menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkeras menolak investasi asing di usaha penangkapan ikan. Menurut beliau audah jelas bahwa kesaahan bangsa ini selama bertahun adalah tak mau mandiri dalam mengelola kekayaan dinegeri sendiri. Penangkapan ikan di serahkan asing sama sajan dengan bu susi menyerahkan kepala nya untuk dipenggal. Sampai tak inginnya beliau juga mengamcam Jika sektor usaha tersebut akhirnya dibuka untuk pengusaha asing, dia bakal meletakkan jabatan.
Menurut Susi, penangkapan ikan diperuntukkan hanya untuk nelayan Tanah Air. Kebijakan tersebut perlu dilaksanakan dengan konsisten agar terjadi perbaikan tata kelola perikanan. Susah mati susi menenggelamkan kapal kapal asing tak legal bahkan kapal asing yang dibeli dan di gunakan nelayan pun di dilarang. Masa kita mengjidupkan kembali mayat yang sudah lama meninggal. Bahkan kebijakan kebijakan menteri susi akan berakhir. Dengan diberlakukannya asing untuk menguasai aktivitas perikanan karea itu teman2;saling membuja aib seorang.
"Karena reforming perikanan harus disiplin untuk kepentingan sustainability Indonesia. Ini sudah saatnya setelah bertahun-tahun penurunan produksi ikan," tuturnya.
Kendati demikian, Susi menegaskan tidak anti-investasi asing. Dia membolehkan investor asing berusaha di sektor pengolahan ikan.Asing silahkan masuk ke industri pengolahan ikan. Bahkan menteri susi memberi porsi sampai 100 persen. Susi selalu peduli dengan nasib masa depan anak anak para nelayan. Apabila asing di beri kesempatan ke penangkapan ikan maka bukan tidak mungkin sumber daya ikan yang ada di lautan indonesia tinggal pasir dan sampah dari darat.

Related Posts:

Sifat ikan terhadap cahaya lampu


Ikan terangsang dan tertarik untuk  berkumpul mendekati sumber cahaya, hal tersebut dikarenakan ikan mempunyai sifat  phototaxis positip.

Adapun fungsi cahaya dalam operasi penangkapan  ikan adalah untuk mengumpulkan ikan pada suatu area tertentu yang mampu untuk dijangkau alat penangkap ikan yang kemudian baru dilaksanakan pengoperasian alat tangkap ( Ayodhyoa, 1985). Dikatakan pula bahwa peristiwa berkumpulnya ikan di bawah cahaya dapat dibedakan sebagai berikut :



Related Posts:

LAMPU PENGUMPUL IKAN



Untuk mengumpulkan ikan sasaran pada area penagkapan maka diperlukan alat bantu pengumpul ikan berupa lampu.
Dikatakan oleh Ayodhyoa (1981), jika ikan-ikan  belum terkumpul pada sesuatu catchable area, ataupun jika ikan-ikan  berada di luar kemampuan tangkap dari jaring, maka haruslah diusahakan agar ikan-ikan itu datang berkumpul kesesuatu catchable area, hal ini dapat ditempuh dengan menggunakan cahaya.

Penggunaan lampu sebagai alat  bantu pengumpul ikan dikalangan masyarakat nelayan sudah lama dikenal, bahkan lampu sebagai alat bantu pengumpul ikan sudah dikenal masyarakat nelayan Indonesia sejak tahun 1950 – an  ( Subani dan Barus, 1989 dalam Nur Bambang dan Agung . W. 1999). Operasi penangkapan ikan pada malam hari menggunakan lampu tekan (petromak) sebagai alat  bantu pengumpul ikan  dan pada siang hari dengan cara mengejar gerombolan ikan. 

Related Posts:

Nelayan perlu di BINA, bukan di BINASAKAN

Jargon poros maritim 2 tahun ini belum kelihatan apa dan bagaimana konsep poros maritim. Nelayan kita sebagai stakeholder dalam konsep negara maritim seperti belum mengerti apa itu maritim. Yang mereka mengerti adalah bagaimana keluarga mereka bisa makan esok hari dan bagaimana anak mereka bisa sekolah.
Jika KKP dengan anggaran yang begitu banyak tidak mampu memberi solusi kepada nelayan berdampak Permen'2/2015,sebaiknya Permen 2/2015 di revisi saja,atau jalan tengahnya kembalikan ke Permen 2/2011atau perubahannya 42/2014,semua pihak harus legowo,dan jangan  saling memaksakan kehendak,itu saran sebagian nelayan yang terdampak agar mereka nelayan ada kepastian strategi diversifikasi usaha. Regulator dalam hal ini pemerintah jangan asik berkhayal tentang potensi SDI tapi SDM dan jajaran di daerah tidak sanggup untuk mengelolanya.
Lapar perut nelayan tidak bisa di tahan sampai adanya kepastian. Tangisan anak anak nelayan tidak cukup di kasih mainan di pinggir pantai. Mereka masih butuh makan dan sekolah.
Melihat tenggat waktu 2016 tinggal bbrp bulan sebaiknya program pemberdayaan tetap jalan sesuai aturan. Meski berlanjut di 2017. KKP segera benahi organisasi yg bolong lowong dg org yg kapabel mampu kerja cepat tepat.
Regulasi alat tangkap kembali ke 02/2015 sebaiknya perlu ada perbaikan namun dengan solusi memberikan bantuan kepada nelayan terdampak dan bailout alat tangkap harus jelas alokasi WPP-nya yg potensial catchtable. Guna mengurangi tekanan perairan padat tangkap dan hindari gejolak sosial berantai.
Semoga nelayan kita menjadi nelayan cerdas yang mampu mensejahterakan dirinya sendiri.

Related Posts:

Nelayan sadar akan pentingnya pelestarian sumber daya ikan



Kesadaran masyarakat nelayan dalam menjaga ekosisitem dan sumber daya ikan di periaran adalah bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab kepada masa depan anak cucu kita. seperti yang dilakukan oleh Masyarakat nelayan di Kecamatan Bungko Barat Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang secara sukarela menyerahkan 106 (seratus enam) unit alat tangkap Dogol kepada aparat Pengawas Perikanan, yang diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kejawanan, Unggul Senoadji, di Bungko Barat Cirebon pada tanggal 28 Juli 2016.

Penyerahan alat tangkap dogol tersebut dilakukan oleh nelayan secara sukarela setelah aparat Pengawas Perikanan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para nelayan pengguna alat tangkap tersebut untuk mematuhi peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ungkap Kepala Satuan Kerja PSDKP Kejawanan Unggul Senoadji. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan dari pelarangan tersebut adalah :

1. Penerapan API Ramah lingkungan yang berdampak pada;
2. Habitat akan lestari, sehingga;
3. Potensi SDI pulih kembali,
4. Biaya produksi menurun; 
5. CPUE meningkat; mengakibatkan
6. Pendapatan nelayan menibgkat;
7. Keberlanjutan usaha; dan harapan terakhir adalah
8. Nelayan sejahtera.


Selanjutnya Unggul mengungkapan penyerahan alat tangkap dogol (danish seines) sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana alat tangkap dogol merupakan salah satu jenis alat tangkap pukat tarik yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). . Dogol termasuk dlm klasifikasi pukat tarik yg pengoperasiannya dilingkar, yaitu dimulai dengan menurunkan salah satu sayapnya, kemudian kapal bergerak melingkar sambil jaring diturunkan, setelah kapal ketemu ujung sayap yg diturunkan diawal, maka kapal diam dan mulailah jaring ditarik keatas kapal/hauling. Awal munculnya alat tangkap dogol adalah untuk menangkap udang dogol, kemudian berkembang menangkap ikan demersal. Namun demikian, karena adanya pelarangan alat tangkap pukat hela/trawl, nelayan byk yg merubah nama trawl mereka menjadi dogol supaya dpt izin operasi. Seperti yg terjadi di Lampung dan Jambi. Dari perubahan nama inilih sebagai salah satu biasnya data statistik perikanan. Karena dogol tetap dimasukkan ke pukat tarik oleh dinas setempat, padahal secara real merupakan pukat hela
“Kami mengharapkan agar masyarakat nelayan di pantai utara Cirebon tidak lagi mengoperasikan alat tangkap yang dilarang. Hal ini akan berdampak positif terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”, pungkas Unggul.

Penyerahan alat tangkap dogol tersebut, disaksikan langsung oleh wakil dari Direktorat Polisi Perairan Polda Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Pangkalan Angkatan Laut Cirebon, dan tokoh masyarakat setempat. Semoga kesadaran para nelayan di wilayah Cirebon bisa diikuti oleh nelayan yang lainnya semisal nelayan cantrang di daerah tegal, pekalongan, juana, pati dan rembang.

Related Posts:

Penanganan ikan di atas kapal

Ikan merupakan sumber makanan hewani yang banyak mengandung protein yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Dibandingkan dengan daging hewan lainnya (daging hewan darat), daging ikan lebih cepat mengalami penurunan mutu. Untuk mendapatkan mutu ikan yang baik, maka ikan perlu mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Kerusakan atau penurunan mutu ikan dapat terjadi segera setelah ikan mengalami kematian. Peristiwa ini terjadi karena mekanisme pertahanan normal ikan terhenti setelah ikan mengalami kematian.

Penanganan ikan hasil tangkapan pada prinsipnya terjadi di dua tempat, yaitu: pertama ketika ikan masih berada di atas kapal dan yang kedua ketika ikan sudah di daratkan di pelabuhan, akan tetapi penanganan di kapal dan setelah didaratkan di pelabuhan merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya karena penanganan sebelumnya akan mempengaruhi mutu hasil akhir dari produk hasil tangkapan.

Related Posts:

Membuat alat tangkap RAWAI DASAR


Sebelum kita melakukan pembuatan alat tangkap rawai dasar ada beberapa hal yang perlu kita persiapakan terlebih dahulu yaitu  Penyiapan Pra-Konstruksi   
Bahan yang perlu dipersiapkan selama pra- konstruksi antara lain:
·          Tabel spesifikasi konstruksi Rawai dasar kakap sesuai dengan hasil dari pilihan rancangan.
·          Rancangan material.
·          Gambar desain.
·          Peralatan kerja seperti gunting/ pisau, meteran, spike.

A.       Membuat Komponen Utama
1.      Keranjang rawai dasar
Keranjang merupakan tempat penyimpanan satu tinting rawai dasar, terbuat dari keranjang plastik atau bambu  berdiameter 50 cm, tinggi 50 cm; disepanjang tepi atas keranjang diberi lapisan busa sintetis (sterofoamed) untuk menancapkan ujung mata pancing.
2.      Membuat tali utama
Untuk membuat satu utas tali utama dilakukan dengan  urutan sebagai berikut :
·        Siapkan satu utas  tali PE, diameter 5 mm, panjang 200 meter.
·        Uraikan tali tersebut dari gulungan koil nya,
·        kemudian direntangkan pada dua tiang yang kokoh selama beberapa hari, agar pintalan tali tersebut menguat dan tidak mudah terurai lagi..
·        Kemudian pada kedua ujung tali tersebut dibuat simpul mata.
·        Setelah tali tersebut terbentuk, pada setiap interval 4 meter ditempatkan satu utas tali cabang yang terdiri dari : Pangkal tali cabang Nikelin dan Mata pancing.

3.      Membuat tali cabang
·        Membuat pangkal tali cabang         
Siapkan 50 utas tali nylon mono filament no. 60 (diameter 0,6 mm), panjang setiap utas 1 meter; ikatkan bagian bawah pangkal tali cabang pada kawat nikelin,. Kemudian ujung atas pangkal tali cabang tersebut diikatkan pada tali utama.
·        Membuat kawat nikelin
Kawat nikelin merupakan bagian yang sering terkena gigitan ikan, maka bagian ini harus kuat dan tahan gigitan. Siapkan 50 utas tali nikelin diameter 0,8 mm (no. 80), panjang setiap utas 30 cm, Dengan bantuan alat tang (kakatua). ujung bawah tali nikelin diikatkan pada mata pancing dan dengan alat tang (kakatua) pada ujung atas kawat nikelin dibuat simpul mata kemudian kawat nikelin dihubungkan dikatkan pada pangkal tali cabang .
·        Memilih pancing
Pemilihan model pancing pada umumnya dilakukan berdasarkan pengalaman. Untuk perairan karang banyak yang memakai pancing yang bermata lengkung (circle hook), atas pertimbangan untuk mengurangi kemungkinan pancing tersangkut karang. Bentuk pada bagian batang  (shank) dipilih dengan mempertimbangkan untuk memudahkan pengikatannya. Dan akhir-akhir ini telah banyak yang memakai ringed shank dibandingkan faltted shank
Pancing berkwalitas baik, pada umumnya tahan terhadap karat, sehingga masa pakainya  dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Ukuran dan nomor pancing diseuaikan terhadap ukuran ikan yang menjadi target species. Ukuran pancing pada rawai dasar pada umumnya menggunakan pancing no10 ~ 12 , diameter batangnya (shank) 1,2 mili meter, dan ujung dari mata kait (barb) dibengkokkan ke samping kiri (reversed barb). Siapkan 50 mata pancing untuk kebutuhan satu basket.


B.   Membuat Komponen Pelengkap
1.      Memilih Pelampung                   
Pelampung berdiameter 20 cm memiliki daya apung =  2,80  kg.f . Sebaiknya dipilih pelampung fabricant (buatan pabrik), agar dya apung setiap pelampung, ukuran,bentuknya seragam. Pelampung sebaiknya berwarna mencolok, merah atau jingga untuk membedakannya dari warnai lingkungan perairan.
2.      Membuat Tali Pelampung
Tali pelampung terbuat dari tali PE diameter 6 mm, panjangnya berkisar  1,2 ~ 1,5 dari kedalaman perairan daerah penangkapannya. Rentantangkankan tali tersebut pada dua tiang yang kokoh, hingga pintalannya tidak mudah berurai. Kemudai pada kedua ujung tali pelampung dibuat simpul mata (eye splice), agar memudahkan mengikatnya pada pelampung dan rangkaian tali utama rawai dasar.
3.      Membuat Pemberat
Pemberat terbuat dari timah, atau besi masif atau batu kali. Beratnya 1~1,5 kg. Keunggulan timah dibandingkan besi atau batu kali untuk dijadikan  komponen pemberat rawai dasar antara lain:
·       berat jenis timah ( r = 11,40 g/cc )lebih besar dari berat jenis besi (r =  7,8 g/cc ), dan batu (r =  2,9 g/cc ),
·       tidak  terkikis oleh karat, tidak mudah pecah  dan awet .
4.      Membuat Tali Pemberat
Tali pemberat terbuat dari tali PE panjangnya 3 meter, kedua ujung tali tersebut dibuat anyaman mata (eye splice), untuk memudahkan pengikatannya kepada pemberat dan rangkaian tali utama rawai dasar.
d.      Membuat Komponen Pendukung
1.      Memilih Pelampung Umbul
Pelampung umbul  merupakan tanda satu unit rawai dasar yang terbentang di perairan agar nelayan dapat selalu memantaunya. Pelampung umbul tersusun dari komponen: (a). bambu, (b). bendera dan (c). bandul pemberat,.
2.      Tali Pelampung Umbul
Tali pelampung umbul terbuat dari tali PE diameter 6 mm panjangnya 1,2~1,5 kali kedalaman perairan Kedua ujung tali tersebut dibuat anyaman mata, kemudian salah satu ujungnya diikatkan pada pelampung umbul, dan satu ujung lainnya diikatkan pada tali utama dan tali pemberat jangkar. . Untuk membuat tali pelampung umbul, sebagai berikut::
·          siapkan tali PE diameter 6 m , panjang 100 meter, keluarkan dari gulungan koilnya,
·          kemudian rentangkan hingga tegang dan ikatkan kedua ujung tali pada dua batang yang kokoh, selama beberapa hari hingga pintalan tali tidak mudah terurai.
·          kedua ujung tali dibuat simpul mata (eye spliced),
·          Salah satu ujung tali pelampung umbul diikatkan pada pelampungnya
·          kemudian satu ujung lainnya dihubungkan kepada tali pemberat dan tali utama.
3.      Memilih Pemberat Jangkar Rawai Dasar
Pemberat jangkar rawai dasar dapat terbuat dari besi beton eser, diameter 9 mm, beratnya di udara 4 ~ 5  kg. dibentuk menyerupai cakar agar dapat mencengkeram dasar perairan dan cukup kuat untuk mempertahankan kedudukan rawai dasar dari pengaruh ombak, arus dan rontaan serta hentakan ikan. Jangkar tersebut diikat oleh tai pemberat dihubungkan kepada tali utama dan tali pelampung utama. Seperti pada gambar.
4.      Membuat Tali Pemberat Jangkar
Tali pemberat jangkar rawai dasar terbuat dari bahan tali PE diameter 6 mm, panjangnya 10  meter. Pada kedua ujung tali tersebut dibuat pintalan mata (simpul mata). Kemudian salah satu ujungnya diikatkan pada pemberat, dan satu ujung lainnya dihubungkan kepada  tali utama dan tali pelampung.

Related Posts: