Di pundak alumni angkatan 51 perikanan diserahkan

Selamat atas diwisudanya taruna putra putri terbaik dari sekolah usaha perikanan menengah ( SUPM) Negeri Tegal. Dengan diwisudanya mereka berarti tanggung jawab untuk memajukan dunia perikanan secara otomatis dilanjutkan kepada wisudawan angkatan 51.
SUPM Tegal terkenal dengan menciptakan tenaga tenaga teknis yang terampil dan teruji di segala bidang perikanan. Ada 4 Jurusan keahlian yang di pegang oleh para alumni dari SUPM Negeri Tegal. Diantara keahlian tersebut antara lain:
1.Nautica.
Keahlian seorang pelaut yang bekerja di deck kapal. Mereka yang mempunyai keahlian ini sudah banyak yang menjadi seorang kapten dan perwira di kapal kapal perikanan indonesia dan luar negeri. Bahkan sekarang banyak juga yang memegang lisensi ijazah yang dikeluarkan oleh perhubungan untuk memegang kapal kapal non perikanan semisal cargo, tug boat dan kapal tanker.
Para lulusan nautica selain mengerti tentang ilmu pelayaran dan navigasi mereka juga menguasi tentang alat tangkap ikan yang ada di indonesia.
2. Mesin perikanan
Keahlian ini berhubungan erat dengan yang namanya mesin. Seperti kita ketahui bahwa sebuah kapal untuk menggerakannya maka diperlukan sebuah alat untuk mendorongnya dan alat itu adalah mesin pendorong kapal.
Di keahlian mesin perikanan kita tidak hanya di bekali dengan mesin induk saja tetapi ada beberapa keahlian yang harus kita kuasai juga semisal ; mesin pendingin, mesin bantu, alat las , kelistrikan dan mesin bubut. Sangat lengkap keahlian para lulusan jurusan mesin perikanan. Sama dengan lulusan nautica, lulusan mesin juga banyak yang bekerja di kapal 2 perikanan indonesia dan luar negeri.
3. Budidaya perikanan
Lulusan  jurusan ini diharapkan bisa meningkatkan produktifitas perikanan melalui sektor budidaya. Para lulusan ini di didik untuk menjadi pengusaha pengusaha di bidang perikanan budidaya. Mereka mempunyai spesifikasi keahlian yang terbilang unik diantara yang lain. Lulusan lebih menengal ikan dari pada jurusan yang lain.
4. Pengolahan hasil perikanan.
Jurusan ini adalah jurusan dari muara aktifitas tentang perikanan. Dimana para lulusan ini mampu untuk mengolah produk produk perikanan agar mempunyai harga jual dan kualitas yang lebih tinggi.
Sekali lagi selamat bagi wisudawan wisudawan angkatan 51 SUPM N TEGAL. JALES VEVA JAYA MAHE.

Related Posts:

Perikanan indonesia kalah dengan india

Menteri susi pudjiastuti adalah menteri yang paling terkenal di era jokowi. Keberanian beliau menenggelamkan kapal kapal illegal fishing menjadi acungan jempol walaupun kebijakan itu sudah ada dari dulu. Jumlah kapal yang ditenggelamkan sampai saat ini sudah lebih dari 150 kapal dan yang paling sedikit adalah kapal cina yang tertangkap.
Kebijakan kebijakan menteri susi bukan tanpa protes. Sampai saat ini banyak nelayan nelayan pantura yang masih belum bisa melaut. Bukan karena ombak besar atau badai tapi lebih karena adanya larangan penggunaan alat tangkap cantrang.
Nelayan masih sabar dengan keputusan menteri tersebut. Dengan tidak melautnya nelayan menjadikan peringkat indonesia di kancah dunia sebagai produsen ikan menjadi melorot dibawah india. Indonesia berada diurutan ke empat sedangkan india di urutan ke tiga. Urutan kedua peru sedangkan urutan pertama masih dipegang oleh cina.
India yang luas lautan nya lebih kecil dari luas lautan indonesia menjadi ironi bila india menjadi produsen lebih besar dari indonesia. Lalu dimana kesalahan indonesia...???

Related Posts:

Peraturan Perundang - Undangan Terkait Pengelolaan Mangrove

Hutan Mangrove penting sekali untuk perikanan apalagi perikanan estuary atau perikanan pantai. Hutan Mangrove juga berguna untuk pelindungan alam dari daerah-daerah di belakangnya terhadap kekuatan alam.
Kawasan mangrove
Sehingga diperlukan adanya perlindungan bagi kawasan hutang mangrove melalui peraturan maupun perundang - undangan.

Berikut peraturan dan perundangan - undangan terkait pengelolaan kawasang mangrove :
  1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3);
  2. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
  5. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;
  7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  10. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014;
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
  15. Peraturan presiden nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Lembaga terkait pengelolaan mangrove :
  1. Kementerian Koordinator Maritim;
  2. Kementerian Kelautan dan Perikanan------Dinas KP Prov/Kab/Kota;
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan------Kantor Pengawasan & Pengendalian Lingkungan Hidup;
  4. Dinas Kehutanan / Perhutani;
  5. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
  6. LSM Konservasi Mangrove;
  7. dll
Semoga bermanfaat...

Related Posts: