Jaring lingkar bertali kerut (Purse seine) tipe lengkung

Jaring lingkar bertali kerut (Purse seine) tipe lengkung adalah alat penangkap ikan berupa jaring yang terdiri dari sayap, badan dan kantong semu yang membentuk trapesium dan dilengkapi dengan cincin dan tali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan dengan menggunakan satu kapal atau dua kapal.

Seperti sahabat Perikanan ketahui bahwa Purse seine mempunyai tipe antara lain purse seine tipe lengkung dan purse seine tipe slendang. Untuk Tipe lengkung di daerah mempunyai nama nama yang berbeda.

Related Posts:

Kunjungan PLT.DIRJEN TANGKAP yang juga sebagai kepala BKIPM



BBPI Semarang
BBPI mendapatkan kunjungan rombongan dari jakarta,diantara rombongan tersebut ada PLT.DIRJEN TANGKAP yang juga sebagai kepala BKIPM (Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bapak R. Narmoko Prasmadji, SH, MA ) didampingi Direktur KAPI ( Kapal dan Alat Penangkap Ikan ) serta nampak beberapa pejabat dari Jakarta yang lain nya. Kunjungan ke BPPI semarang dilaksanakan tgl 27 Juli 2015 untuk  bersilatuhrahmi kebetulan masih dalam suasana lebaran dan memberi arahan kepada para pegawai BBPI Semarang.

Related Posts:

MINAL AIDZIN WAL FAIDZIN DARI BBPI SEMARANG

BBPI Semarang
Pegawai Kantor Balai Besar Penangkapan ikana menggelar acara Halal Bi Halal. Acara yang berlangsung dengan sederhana ini dilaksanakan di aula Kantor lantai 3 dan dihadiri oleh semua pegawai, keluarga dan para pensiunan .

Dalam kesempatan itu kepala BBPI,Semarang mengatakan pentingnya moment halal bi halal tersebut.Beliau juga mengatakan dalam halal bi halal tidak hanya sebagai ajang meminta maaf,karena meminta maaf bisa dilakukan setiap hari.Meminta maaf tidak harus dari staf ke pimpinan,terkadang meminta maaf harus dimulai dari pimpinan ke staffnya. 

Related Posts:

penangkapan ikan yang ramah lingkungan

Pada prinsipnya penangkapan ikan yang ramah lingkungan berkaitan erat dengan perilaku pengguna yang dalam hal ini nelayan untuk berupaya agar aktifitas yang dilakukan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan perairan. Prinsip tersebut disuaikan dengan artikel 7 dari Code of Conduct for Resposible Fisheries (FAO, 1995) diantaranya adalah :
1. Dalam hal menangkap ikan, pelaku perikanan dalam hal ini para penangkap ikan wajib bertanggung jawab dalam arti kegiatan penangkapan yang dilakukan senantiasa mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya atas dasar pertimbangan dukungan data yang baik serta pengetahuan lainnya tentang sumberdaya dan habitatnya.
2. Adanya upaya menjaga kualitas, keragaman dan ketersediaan sumberdaya perikanan dalam jumlah yang cukup bagi generasi sekarang dan mendatang, yaitu dengan mencegah adanya kondisi lebih tangkap, pemanfaatan yang seimbang sesuai dengan jumlah hasil tangkap yang diperbolehkan.
3. Alat penangkap yang dioperasikan harus selektif terhadap sasaran ikan yang ditangkap (target species).
4. Adanya upaya penanganan (handling) hasil tangkapan yang memadai dalam rangka mempertahankan gizi, kualitas dan keamanan hasil olahan dan upaya memperkecil resiko timbulnya pencemaran lingkungan dari hasil buangan baik dalam aktifitas penangkapan maupun pada saat pengolahan.
5. Melakukan upaya konservasi terhadap pada habitat yang kritis, mangrove, perairan karang, tempat memijah ikan dan lain-lain.
6. Memberikan peluang dan perlindungan yang semestinya terhadap perikanan rakyat berskala kecil atas kelangsungan usaha, lapangan kerja, pendapatan dan kemanan serta kemudahan dalam mendapatkan fishing ground. Bahwa sumberdaya ikan sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) keberadaannya perlu dilindungi dan dikelola secara bijaksana untuk menjamin agar jumlah hasil tangkapan ikan tidak melebihi Maximum Sustainable Yield (MSY). Kondisi ini untuk menyesuaikan antara upaya penangkapan (fishing effort) dengan potensi sumberdaya ikan yang tersedia.
7. Usaha penangkapan ikan harus dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan dan bertanggung jawab terhadap ekologi dan lingkungan untuk melindungi stock dan habitat lautan, dan untuk memanfaatkan sosial ekonomi yang maksimal.

Related Posts:

Setelah "Illegal Fishing",menteri Susi Bakal Berantas “Destructive Fishing”

KKP
Setelah dengan berbagai gebrakan untuk memberantas Illegal Fishing,Kini ibu susi pudjiastuti selaku menteri kelautan dan perikanan akan membuat kebijakan program yang baru yaitu” Destructive fishing” 

Praktik perikanan destruktif salah satu bagian dari kejahatan yaitu kegiatan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya 

Pennagkapan merusak ini bisa melalui penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara serta bangunan sehingga merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.


Related Posts: